Demokrat Desak Trump Akui Palestina

Sejumlah anggota DPR AS dari Partai Demokrat menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengakui negara Palestina. Surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari selusin anggota, termasuk Ro Khanna dari California, Greg Casar dari Texas, Pramila Jayapal dari Washington, dan Maxwell Frost dari Florida, mendesak pengakuan ini sebagai langkah penting untuk menegakkan hak-hak Palestina.

Surat tersebut, yang juga ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Jalur Gaza dan menekankan perlunya perlindungan segera bagi warga Palestina. Lebih dari sekadar perlindungan fisik, surat tersebut juga menuntut pengakuan resmi atas hak-hak mereka sebagai bangsa dan rakyat.

Inspirasi untuk surat ini sebagian berasal dari janji Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Langkah Macron ini telah menuai kritik dari Rubio, namun anggota DPR Demokrat justru mendorong AS untuk mengikuti jejak Prancis dan negara-negara lain yang telah mengakui Palestina. Mereka menekankan bahwa Inggris juga sedang mempertimbangkan pengakuan serupa, tergantung pada perkembangan situasi di Gaza.

Surat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa pengakuan negara Palestina yang layak harus disertai dengan pengakuan penuh terhadap Israel dan adopsi kerangka kerja keamanan yang disepakati, termasuk demiliterisasi dan pelepasan kekuasaan oleh Hamas. Kerangka kerja ini, seperti yang diusulkan Macron, bertujuan untuk mendapatkan penerimaan luas dari komunitas internasional.

Ro Khanna, pemimpin penyusun surat tersebut, mengungkapkan bahwa surat akan dikirimkan secara resmi setelah Sidang Umum PBB pada bulan September. Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap respons positif yang diterima dari rekan-rekannya di DPR. Khanna menambahkan bahwa AS tidak boleh mengisolasi diri dari komunitas internasional mengingat lebih dari 147 negara telah mengakui negara Palestina.

Namun, pemerintahan Trump tetap bersikukuh menolak pengakuan negara Palestina, dengan Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa langkah tersebut akan dianggap sebagai "hadiah bagi Hamas". Perbedaan pandangan ini semakin memperjelas perdebatan yang kompleks dan sensitif seputar isu Palestina.

Subscribe to receive free email updates: